Sosok kakek dari Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo, ternyata memegang peranan krusial dalam sejarah perbankan tanah air. Bersama ekonom Soerachman, Margono menjadi tokoh sentral di balik berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai institusi perbankan pertama milik bangsa.
Gagasan pendirian bank ini muncul dari kebutuhan mendesak akan adanya bank sentral pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya tersebut sempat diwarnai perdebatan sengit mengenai jalur mana yang harus ditempuh pemerintah saat itu.
Debat Dua Pemikiran Ekonomi
Margono yang saat itu menjabat di Dewan Pertimbangan Agung bersikeras bahwa Indonesia harus memiliki bank sentral hasil jerih payah sendiri. Ia menolak ide untuk menggunakan bank warisan kolonial sebagai pilar ekonomi negara merdeka.
Di sisi lain, Menteri Kemakmuran Soerachman memiliki pandangan berbeda dengan mengusulkan penghidupan kembali De Javasche Bank (DJB). Menurutnya, DJB sudah memiliki infrastruktur dan tenaga ahli yang berpengalaman sehingga pemerintah tidak perlu memulai dari nol.
Situasi semakin mendesak ketika Belanda mencoba merebut kembali kedaulatan ekonomi dengan menghidupkan DJB pada awal Januari 1946. Langkah Belanda ini dipandang sebagai ancaman serius karena mereka berencana mengedarkan mata uang sendiri guna mengacaukan stabilitas ekonomi Indonesia.
Melihat kondisi tersebut, ide Margono untuk mendirikan bank nasional murni menjadi semakin masuk akal dan didukung penuh. Margono bergerak cepat mendapatkan restu dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk merintis Bank Negara Indonesia.
Lahirnya BNI sebagai Benteng Ekonomi
Pemerintah akhirnya meresmikan berdirinya BNI sebagai bank sentral pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946. Margono Djojohadikoesoemo kemudian ditunjuk sebagai pemimpin pertama bank yang modalnya dikumpulkan dari gotong royong rakyat tersebut.
Tugas dan fungsi awal BNI mencakup beberapa aspek penting berikut:
- Menjalankan mandat utama sebagai bank sentral negara yang berdaulat.
- Beroperasi sebagai bank umum yang menyalurkan kredit kepada masyarakat.
- Mengelola instrumen keuangan seperti penerbitan obligasi negara.
- Menghimpun dana masyarakat melalui simpanan giro, deposito, dan tabungan.
Selain operasional perbankan, BNI memegang peran vital sebagai ujung tombak dalam pertempuran ekonomi melawan blokade Belanda. Salah satu langkah heroiknya adalah menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk menandingi mata uang NICA yang dikeluarkan DJB.
Transformasi Menuju Bank Komersial
Perjalanan BNI di masa perang kemerdekaan tidaklah mudah karena banyak kantor cabang di daerah yang harus tutup akibat agresi militer Belanda. Banyak aset perusahaan yang dirampas, sehingga fungsi bank sentral tidak dapat berjalan dengan maksimal selama masa konflik.
Berikut adalah ringkasan perjalanan sejarah peralihan status BNI:
| Tahun | Peristiwa Penting | Status BNI |
|---|---|---|
| 1946 | BNI resmi didirikan lewat Perpu No. 2 Tahun 1946. | Bank Sentral |
| 1949 | BNI aktif kembali sepenuhnya setelah perang usai. | Bank Sentral |
| 1953 | Pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. | Bank Negara |
| 1968 | Status bank sentral secara resmi dicabut oleh pemerintah. | Bank Umum Milik Negara |
Setelah fungsinya sebagai bank sentral diambil alih oleh Bank Indonesia, BNI mulai fokus mengembangkan diri sebagai bank komersial. Sejak tahun 1968 hingga saat ini, BNI resmi beroperasi sebagai bank pelat merah yang melayani kebutuhan finansial masyarakat luas.
Warisan perjuangan Margono Djojohadikoesoemo tetap hidup melalui eksistensi BNI yang kini menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Sejarah ini membuktikan bahwa dedikasi keluarga Prabowo Subianto terhadap kedaulatan ekonomi bangsa telah mengakar sejak lama.
