Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk merampingkan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Dalam pernyataannya, Presiden berencana menutup sebanyak 250 entitas perusahaan pelat merah pada akhir Juli 2026 mendatang.
Rencana besar ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat memberikan pidato dalam acara peresmian lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7). Ia menegaskan bahwa efisiensi menjadi fokus utama pemerintah untuk memperbaiki performa keuangan negara.
Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan Beban Gaji
Hingga saat ini, pemerintah tercatat sudah menutup sekitar 240 BUMN yang dianggap tidak efisien dan gagal memberikan keuntungan bagi negara. Langkah ini diklaim berhasil memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penghematan kas negara.
Prabowo menjelaskan bahwa penutupan ratusan perusahaan tersebut telah mengurangi beban biaya operasional (overhead) yang sangat tinggi. Salah satu poin utamanya adalah penghematan gaji untuk ribuan jabatan direksi yang selama ini membebani anggaran.
Dampak positif dari kebijakan perampingan BUMN tersebut antara lain:
- Efisiensi Anggaran: Pemerintah berhasil menghemat beban gaji direksi yang nilainya diperkirakan menyentuh angka Rp70 triliun.
- Penghapusan Entitas Rugi: Menghilangkan perusahaan yang terus-menerus mengalami defisit anggaran tanpa kontribusi balik ke negara.
- Optimalisasi Struktur: Menyederhanakan birokrasi di lingkungan kementerian agar lebih lincah dalam bergerak.
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari misi besar pemerintah untuk memastikan setiap aset negara dikelola secara maksimal dan tidak menjadi beban bagi rakyat.
Target Jangka Panjang dan Perlindungan Aset Strategis
Program pembersihan BUMN ini dipastikan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026 mendatang. Prabowo menargetkan total sekitar 800 BUMN yang bermasalah akan resmi dihentikan operasionalnya secara bertahap.
“Pada 31 Desember 2026, jumlah perusahaan yang ditutup akan mencapai 800 BUMN yang tidak efisien, tidak pernah untung, dan rugi terus-menerus,” tegas Presiden di hadapan para undangan.
Selain menutup entitas yang merugi, Prabowo juga menaruh perhatian besar pada keberadaan perusahaan-perusahaan strategis nasional. Ia dengan tegas melarang penjualan aset-aset krusial kepada pihak asing yang sebelumnya sempat direncanakan.
Beberapa perusahaan besar yang sempat dilirik investor asing namun kini mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah adalah sebagai berikut:
| Nama Perusahaan | Sektor Industri | Status Kebijakan |
|---|---|---|
| PT PAL | Industri Perkapalan & Maritim | Dilarang dijual, akan dibangkitkan kembali |
| PT Pindad | Industri Pertahanan & Alat Berat | Dilarang dijual, fokus penguatan internal |
| PT Dirgantara Indonesia | Industri Kedirgantaraan | Dilarang dijual, fokus revitalisasi |
Tabel di atas merangkum tiga entitas strategis yang sempat menjadi target investasi asing namun diputuskan untuk tetap berada di bawah kendali penuh Pemerintah Indonesia.
Prabowo menekankan bahwa alih-alih melepaskan kepemilikan kepada pihak luar, pemerintah berkomitmen untuk membangkitkan kembali kejayaan perusahaan tersebut. Ia optimistis bahwa dengan manajemen yang tepat, industri strategis ini bisa kembali berdaya saing global.
Meskipun beberapa perusahaan tersebut sempat tercatat mengalami kerugian dalam laporan keuangan, data terbaru menunjukkan tren positif. Beberapa di antaranya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan berhasil membukukan laba bersih kembali.
