Tegas Izin Pesantren Bakal Langsung Dicabut Jika Terjadi Kasus Kekerasan Seksual

Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional sejumlah pondok pesantren yang terbukti menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual. Keputusan ini merupakan bentuk sanksi berat bagi lembaga pendidikan yang gagal menjaga keamanan para santrinya.

Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat. Sanksi tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut namun memilih untuk bungkam.

Kemenag telah resmi mencabut izin terdaftar lembaga yang bermasalah dan melarang mereka menerima santri baru untuk masa mendatang. Selain itu, staf yang dianggap lalai dalam melaporkan penyimpangan telah dinonaktifkan, sementara para pelaku kini tengah menghadapi proses hukum.

Hukuman Maksimal bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Romo Syafi’i menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi para korban yang terdampak.

Menurutnya, tindakan asusila tersebut tidak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga merusak reputasi pesantren di mata publik. Pesantren yang seharusnya menjadi wadah pembentukan karakter mulia kini terancam kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Langkah pencegahan dini kini menjadi prioritas, termasuk melakukan evaluasi ketat terhadap pengasuh serta seluruh pihak di lingkungan pesantren. Syafi’i menekankan bahwa pengawasan harus diperketat agar ruang bagi pelaku kekerasan seksual tertutup rapat.

Daftar Pesantren yang Dicabut Izinnya

Hingga saat ini, beberapa lembaga pendidikan keagamaan telah mendapatkan tindakan tegas berupa penutupan resmi oleh pemerintah. Berikut adalah rincian mengenai pesantren yang izin operasionalnya telah dicabut akibat kasus kekerasan seksual:

Daftar pesantren yang dicabut izin operasionalnya:

• Pondok Pesantren Ndolo Kusumo (Pati, Jawa Tengah): Terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu. Izin dicabut setelah muncul dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh terhadap santriwati.
• Pondok Pesantren Nurul Jadid (Mesuji, Lampung): Sedang dalam proses pencabutan izin total. Hal ini menyusul laporan tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan pondok.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan seksual. Setelah dilakukan verifikasi faktual pada awal Mei 2026, izin pesantren Ndolo Kusumo resmi dicabut secara permanen.

Nasib dan Kelanjutan Pendidikan Santri

Meskipun izin pesantren dicabut, Kemenag berkomitmen untuk tetap menjamin hak pendidikan bagi para santri yang terdampak penutupan tersebut. Saat ini, tercatat ada 252 santri dari salah satu pondok yang telah dikembalikan ke rumah orang tua masing-masing.

Untuk sementara waktu, para santri ini mengikuti proses pembelajaran secara daring agar tidak tertinggal materi pelajaran. Kemenag akan melakukan asesmen mendalam untuk memfasilitasi perpindahan mereka ke pondok pesantren atau madrasah lain yang lebih aman.

Di Lampung, Kepala Kanwil Kemenag Zulkarnain mengecam keras tindakan oknum pimpinan pesantren di wilayahnya yang mencoreng institusi pendidikan. Ia memastikan bahwa pesantren Nurul Jadid sudah tidak lagi berfungsi dan izinnya sedang dalam tahap penyelesaian administrasi untuk dicabut.

Tabel di atas merangkum langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pesantren demi melindungi masa depan generasi muda. Pemerintah berharap tindakan tegas ini dapat memulihkan integritas lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.