Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan sinyal kuat mengenai urgensi penambahan spektrum frekuensi radio di tanah air. Langkah ini dipandang krusial untuk memfasilitasi kehadiran teknologi jaringan seluler generasi keenam atau 6G di masa mendatang.
Kapasitas spektrum yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menampung lonjakan kebutuhan data teknologi masa depan. Jika Indonesia tidak segera memperluas ketersediaan frekuensi, implementasi 6G dikhawatirkan akan terhambat secara teknis.
Tantangan Kapasitas Spektrum Nasional
Adis Alifiawan selaku Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, memberikan penjelasan mendalam terkait situasi ini. Menurutnya, pembenahan struktur frekuensi menjadi harga mati agar teknologi terbaru bisa berjalan optimal.
Adis memaparkan bahwa setelah seluruh proses lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz selesai, total kapasitas spektrum seluler nasional baru menyentuh angka 712 MHz. Jumlah tersebut dinilai masih sangat jauh dari ambang batas ideal untuk mendukung ekosistem digital yang lebih canggih.
Implementasi jaringan 6G nantinya dipastikan bakal menuntut ketersediaan kapasitas yang jauh lebih masif dibandingkan generasi sebelumnya. "Artinya kita harus mengeluarkan frekuensi baru," ujar Adis dalam sebuah diskusi bersama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di Jakarta pada Kamis (9/7/2026).
Ia menegaskan bahwa mengandalkan spektrum yang sudah ada saat ini untuk kebutuhan 6G bukanlah pilihan yang bijak. "Kalau pakai frekuensi existing (yang sudah ada), tidak cukup dan tidak akan proper untuk operasional nantinya," tambahnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Berdasarkan perhitungan teknis yang dilakukan oleh pihak Komdigi, setiap operator seluler setidaknya memerlukan alokasi spektrum sekitar 200 MHz. Angka ini merupakan syarat minimum agar layanan 6G dapat berfungsi secara maksimal dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan tantangan yang cukup besar bagi para penyedia layanan telekomunikasi. Pasalnya, pita frekuensi terbesar yang tersedia dalam proses lelang saat ini hanya mampu mengakomodasi ruang sekitar 190 MHz saja.
Strategi Pemerintah dan Opsi Mid-Band
Guna mengatasi kesenjangan kapasitas tersebut, Adis mengungkapkan bahwa pita frekuensi kategori mid-band atau pita menengah menjadi solusi yang paling realistis. Karakteristik teknis dari mid-band dinilai paling seimbang untuk industri telekomunikasi saat ini.
Spektrum pada kategori ini mampu menawarkan perpaduan yang pas antara kecepatan transmisi data yang tinggi serta jangkauan layanan yang luas. Dengan demikian, operator bisa tetap efisien dalam membangun infrastruktur tanpa mengorbankan kualitas sinyal di berbagai wilayah.
Poin penting mengenai rencana pengembangan spektrum frekuensi di Indonesia:
- Kapasitas nasional saat ini yang mencapai 712 MHz dianggap masih kurang untuk mendukung penuh teknologi 6G.
- Dibutuhkan tambahan frekuensi baru di luar spektrum yang saat ini sudah digunakan oleh operator seluler.
- Idealnya, setiap operator seluler harus memegang setidaknya 200 MHz frekuensi untuk mengoperasikan 6G secara stabil.
- Pita frekuensi menengah atau mid-band menjadi opsi utama karena keseimbangan antara kapasitas dan luas cakupan.
- Pemerintah tengah mengkaji penggunaan pita kategori upper 6 GHz sebagai kandidat kuat untuk standar internasional.
Langkah-langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan teknologi informasi global. Penataan spektrum yang matang sejak dini akan menjadi pondasi kuat bagi kedaulatan digital bangsa di masa depan.
Menuju Standar Internasional WRC 2027
Komdigi tidak hanya melihat kebutuhan domestik, tetapi juga aktif memantau pergerakan kebijakan teknologi secara global. Saat ini, pemerintah terus memperdalam kajian mengenai berbagai alternatif pemanfaatan spektrum frekuensi yang tersedia.
Salah satu fokus utama yang sedang masuk dalam radar pengawasan adalah pita kategori upper 6 GHz atau pita frekuensi tinggi. Opsi ini diprediksi akan menjadi standar emas bagi layanan 6G dalam diskusi antarnegara menjelang World Radiocommunication Conference (WRC) 2027.
Dalam merancang regulasi yang tepat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk selalu mengedepankan prinsip kolaborasi dengan berbagai pihak. Ruang dialog tetap dibuka lebar bagi para pelaku industri telekomunikasi, pakar akademisi, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Pendekatan inklusif ini bertujuan agar kebijakan pemanfaatan spektrum di masa depan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran dan memberikan nilai tambah.
"Kami sangat berharap adanya masukan pandangan dan pertimbangan dari berbagai pihak, terutama terkait manfaat langsung bagi publik," pungkas Adis menutup penjelasannya. Langkah proaktif ini diharapkan mampu memuluskan jalan Indonesia menuju era konektivitas super cepat di tahun-tahun mendatang.
Perbandingan kebutuhan frekuensi saat ini dan proyeksi masa depan:
| Kategori Kebutuhan | Kondisi Saat Ini | Proyeksi Kebutuhan 6G |
|---|---|---|
| Kapasitas Spektrum Nasional | Sekitar 712 MHz | Dibutuhkan penambahan signifikan |
| Kapasitas per Operator | Di bawah 190 MHz | Minimal 200 MHz |
| Prioritas Pita Frekuensi | Low & Mid Band Existing | Mid-band & Upper 6 GHz |
| Target Regulasi Global | Eksisting 4G/5G | Persiapan WRC 2027 |
Data tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju 6G memerlukan langkah berani dalam merombak alokasi frekuensi radio nasional. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem telekomunikasi yang lebih mumpuni.
