Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai masih kerap menjadi ladang terjadinya tindak pidana korupsi. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung saat beliau memberikan pidato dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (12/7).
Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembersihan dan penertiban besar-besaran terhadap tata kelola perusahaan pelat merah tersebut. Ia menyebutkan bahwa selama ini BUMN sering kali disalahgunakan sebagai sumber praktik lancung yang merugikan keuangan negara.
Reformasi BUMN Melalui Konsolidasi Aset Danantara
Sebagai langkah nyata pembenahan, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan konsolidasi aset-aset negara melalui institusi baru bernama Danantara. Lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang didirikan sejak tahun 2025 ini kini bertanggung jawab mengelola aset negara dengan nilai mencapai US$1 triliun.
Presiden mengungkapkan kebanggaannya terhadap posisi dana kedaulatan Indonesia yang saat ini diperkirakan berada di urutan kelima atau keenam terbesar di dunia. Kehadiran Danantara diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam memperbaiki transparansi dan efisiensi manajemen kekayaan negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang masih melakukan praktik korupsi di tubuh BUMN:
- Mendesak para pelaku korupsi untuk segera sadar diri dan menghentikan segala aktivitas yang merusak integritas perusahaan negara.
- Menegaskan bahwa rakyat Indonesia sudah cerdas dan tidak bisa lagi dibohongi oleh praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.
- Menghimbau agar oknum-oknum tersebut segera menghentikan tindakannya sebelum tindakan tegas dari pemerintah diambil.
Himbauan ini mencerminkan sikap tegas kepala negara yang menginginkan perubahan fundamental dalam budaya kerja di lingkungan instansi pemerintahan dan korporasi milik negara. Fokus utama pemerintah adalah mengembalikan fungsi BUMN sebagai instrumen kesejahteraan rakyat.
Visi Indonesia Incorporated dan Efisiensi Perusahaan
Prabowo mengusung konsep "Indonesia Incorporated" yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pilar ekonomi nasional. Ia berharap BUMN, sektor swasta, pelaku UMKM, hingga koperasi dapat saling memperkuat dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar membutuhkan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen tersebut untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Kerja sama ini dianggap krusial agar daya saing Indonesia di kancah internasional terus meningkat.
Langkah nyata pemerintah dalam merampingkan jumlah entitas BUMN yang tidak produktif dirangkum sebagai berikut:
| Target Waktu | Aksi Korporasi yang Dilakukan |
|---|---|
| Awal Menjabat - Sekarang | Telah menutup sekitar 240 entitas BUMN yang dinilai tidak efisien dan merugi. |
| Akhir Juli 2026 | Rencana penutupan 250 entitas BUMN tambahan untuk memangkas beban biaya gaji direksi. |
| Akhir Tahun 2026 | Target kumulatif penutupan mencapai total 800 entitas BUMN yang dianggap bermasalah. |
Kebijakan penutupan ratusan entitas ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran negara yang selama ini terbebani oleh operasional perusahaan yang tidak menguntungkan. Pemerintah berupaya memastikan hanya perusahaan negara yang sehat dan kompetitif saja yang tetap beroperasi.
Dengan langkah radikal ini, Presiden Prabowo berharap wajah BUMN di masa depan akan jauh lebih bersih dan profesional. Penertiban ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik korupsi di masa kepemimpinannya.
