Komisi II DPR RI secara resmi mengusulkan agar anggaran penggajian bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas adanya proyeksi penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Berdasarkan data yang berkembang, nilai dana TKD tersebut diperkirakan akan menyusut menjadi Rp 600 triliun, padahal sebelumnya berada di angka sekitar Rp 900 triliun. Hal inilah yang memicu kekhawatiran terkait kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam menggaji para pegawainya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer dari pusat ke daerah ini berpotensi memberikan tekanan besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dampak utamanya akan sangat terasa pada beban belanja pegawai yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.
Aria Bima merinci bahwa anggaran transfer daerah yang semula mencapai Rp 900 triliun akan turun menjadi sekitar Rp 600 triliun pada tahun 2027. Kondisi ini membuat nasib gaji ASN, guru honorer, hingga tenaga PPPK paruh waktu menjadi rentan karena saat ini masih dibebankan pada kas daerah.
Langkah Antisipasi Terhadap Efisiensi Anggaran
Guna mengatasi potensi krisis tersebut, Komisi II DPR telah menjalin kesepakatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Dalam Negeri. Fokus utama dari koordinasi ini adalah memastikan kesejahteraan para aparatur sipil negara tetap terjaga meski terjadi efisiensi anggaran.
Para pihak terkait sepakat agar gaji bagi PPPK, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, ke depannya bisa dianggarkan langsung melalui belanja pemerintah pusat. Keputusan ini diambil agar fungsi pelayanan publik di berbagai daerah tidak terganggu akibat keterbatasan dana pemerintah daerah.
Poin-poin penting dalam keputusan Komisi II DPR tersebut mencakup beberapa aspek berikut:
- Pengalihan beban gaji PPPK dari APBD menuju pos belanja pemerintah pusat atau APBN.
- Komitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun terjadi efisiensi anggaran TKD.
- Perlindungan terhadap status PPPK yang sudah diangkat agar tidak terdampak aturan batasan belanja pegawai 30 persen dari Mendagri.
- Pemberian jaminan kepastian upah bagi tenaga PPPK paruh waktu yang seringkali memiliki kerentanan finansial.
Penjelasan di atas menegaskan bahwa legislatif ingin memastikan transisi anggaran ini berjalan mulus tanpa merugikan hak-hak pekerja. Fokus utama tetap pada keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh para aparatur tersebut.
Upaya Koordinasi Antar-Kementerian
Aria Bima menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri harus proaktif dalam menjalin komunikasi dengan kementerian teknis lainnya. Hal ini mencakup koordinasi intensif bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan demi menjamin ketersediaan dana gaji di masa depan.
Ia menekankan pentingnya peran Mendagri untuk segera duduk bersama Menteri Keuangan guna membahas pos anggaran PNS dan PPPK pusat. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak sebagai solusi atas efisiensi yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2027.
Dalam rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menpan-RB Rini Widyantini, Komisi II DPR juga terus mendorong agar tenaga kesehatan (nakes) masuk dalam skema pembiayaan APBN. Isu tenaga honorer dan PPPK menjadi topik utama dalam agenda yang berlangsung pada awal Juni 2026 tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR lainnya, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa usulan ini merupakan jawaban atas keluhan banyak pemerintah daerah. Ia berharap pengalihan beban gaji ke pusat dapat memberikan ruang bernapas bagi fiskal daerah yang selama ini terbatas.
Berikut adalah ringkasan mengenai gambaran fiskal dan harapan pemerintah daerah terkait anggaran tersebut:
| Kategori Data | Keterangan dan Harapan |
|---|---|
| Proyeksi TKD 2027 | Diperkirakan turun menjadi Rp 600 triliun menurut versi Komisi II. |
| Beban Gaji PPPK | Diusulkan dialihkan sepenuhnya ke APBN pusat. |
| Tujuan Pengalihan | Mengurangi beban fiskal daerah dan menjaga kualitas layanan publik. |
| Harapan Pemda | Adanya kenaikan dana transfer agar kapasitas fiskal daerah meningkat. |
Tabel tersebut menunjukkan adanya urgensi pergeseran tanggung jawab finansial agar pemerintah daerah tidak semakin terbebani oleh belanja pegawai yang besar. Kepastian mengenai kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
Tanggapan Badan Anggaran Terkait Isu Penurunan Dana
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan pandangan yang sedikit berbeda mengenai kabar penurunan dana transfer tersebut. Menurutnya, berdasarkan pembahasan internal di Banggar, anggaran TKD untuk tahun 2027 justru diprediksi tidak akan mengalami penurunan.
Said menjelaskan bahwa postur anggaran TKD tahun depan diproyeksikan berada pada kisaran 2,55 persen hingga 2,79 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara nominal, angka tersebut kemungkinan besar justru akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia memprediksi nilai TKD tahun 2027 akan lebih tinggi dibandingkan angka Rp 649 triliun pada tahun 2026. Said menegaskan bahwa istilah penurunan tersebut kurang tepat karena saat ini proses pembahasan masih berada pada tingkat perancangan postur anggaran.
Kepastian mengenai angka riil dana Transfer ke Daerah ini nantinya akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Pidato Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2026 mendatang.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai sumber dana gaji guru PPPK masih menjadi sorotan utama bagi para pendidik dan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Semua pihak kini menantikan keputusan final yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan lebih baik bagi para guru dan tenaga kesehatan.
